rayestu

I was on my way home from campus the other day, at the campus train station waiting for my train to arrive. I always take whichever train comes first, and I am indifferent between paying a price of Rp 8000 for the comfy air-conditioned Comutter Line or just Rp 1500 for the more proletarian economy class. As the ticket guy had told me that the next train to come would be the Comutter Line, I bought the ticket and went on to wait on the platform for the train to arrive.  Every comutter reading this knows that information in our electric railway system is hardly ever reliable. The information guy on the speakerphone says that the next train to arrive would be the economy class. There is no information as to when the Comutter Line train I was supposed to take would arrive. By this time, I had already went up and stood on the far end of the platform, far away from the ticket counter.  I had now two options: (1) make a really quick run back and ask or a ticket switch and a

Belakangan ini ramai dibicarakan kenaikan Upah Minimum Regional di Jakarta sebesar 40%, yakni dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2,2 juta. Perdebatan yang diperbincangkan selalu mengambil dua sisi: kaum buruh yang selama ini merasa termarjinalkan mendapat ‘kemenangan’ karena upah mereka naik luar biasa besar; dan kaum pengusaha yang keberatan karena beban mereka menjadi sangat besar. Dalam negosiasi-negosiasi yang berlangsung kaum buruh diwakili serikat-serikat buruh dan asosiasi-asosiasi pekerja, sementara pengusaha diwakili asosiasi-asosiasi industri dan juga APINDO. Mengutip ungkapan Frederick Bastiat dalam ‘What is Seen and What is not Seen’, perdebatan di atas terhenti pada apa yang terlihat. Yang tidak terlihat adalah, ribuan orang yang tidak jadi mendapat pekerjaan sebagai buruh karena ekspansi-ekspansi perusahaan kemungkinan harus batal sebagai akibat kenaikan UMR yang tinggi. Para calon buruh, orang-orang yang berada di sektor informal atau pengangguran yang akan dengan senang ha

Ketika membaca buku ini, kental sekali rasa bahwa Paul Krugman sedang sangat gemas dengan keadaan perekonomian Amerika Serikat saat ini, bahwa keadaan belum pulih dan pemerintah AS seperti tidak mampu melakukan apa pun untuk mengembalikan keadaan pra-krisis. Gemas, karena menurutnya langkah keluar dari The Great Recession ini ada, namun tidak diambil karena alasan-alasan yang menurutnya ideologis dan politis. Krugman mendeskripsikan keadaan ekonomi AS saat ini sebagai “kondisi kronis dengan keadaan perekonomian di bawah normal tanpa kejelasan apakah keadaan akan membaik atau memburuk”. Yang begitu ia tekankan adalah bahwa krisis ekonomi AS hanyalah krisis koordinasi, di mana tidak ada kapasitas produksi yang berkurang, produktivitas pekerja pun tidak berkurang, hanya tidak ada confidence masyarakat untuk spending, sehingga produksi pun harus berkurang. Prinsip yang penting adalah ‘your spending is my income’. Saat semua orang berusaha mengurangi pengeluaran, penting bagi seseorang

The discussions regarding the heavy traffic jams that is a regular in Jakarta never comes to end. Different people have different ideas on how to rid this city off its number one problem. Numerous ideas have emerged, we needed MRT, we needed subway, we needed this we needed that. The problem is so severe that even a new mayor has been elected solely on the issue of Jakarta’s unacceptable traffic jams. We all seem to want to live in a traffic-jam-free city. But really? Do we all? Of course not. There are a huge number of people that would come out be a lot worse off if we are succesful in our anti-traffic-jam iniciative. If Jakarta manages to get traffic-free, that basically means a huge decrease in the number of cars that are on the road. That means less car sales. Less money for automakers and all the people that work for them. That also means less business for repair workshops, spare part stores, gas stations, tire-patch vendors, and more. The list goes on

Bad traffic problems facing not just Jakarta but many metropolitan areas around the world has made it a major trouble for comutters to get to and home from work. For those that drive a car, ride a bike, or use non-rail public transportation, the time spent on the road keeps on increasing as traffic gets worse and worse. That means less time for the family, less leisure time, less sleep, among others. Obviously this is not good for the bodies and souls of these hard-working people.  A more serious note, heavy traffic is also bad for people who are mobile as the time spent for productive activities is cut by traffic jams. Now let us just assume it is impossible to decrease the number of cars that goes on the road each day, that is people would not move from using private to public transportation. What can we do then to keep our productivity? One of the reasons why traffic is so bad during rush hours is that most people have similar working time, some 8.00-17.00, some 9.00-18.00, some are

Jarang-jarang saya menulis tentang politik praktis, tapi ada suatu hal yang sepertinya agak menarik untuk ditelaah. Belakangan ini santer rumor yang beredar bahwa Jokowi dimajukan sebagai calon gubernur DKI Jakarta oleh Prabowo guna melanggengkan jalan Prabowo untuk menjadi RI 1 di 2014. Bahkan terakhir ada isu yang berseliweran bahwa Jokowi akan dijadikan calon wakil presiden pasangan Prabowo, maka dari itu warga disarankan tidak memilih Jokowi. Di sini ada suatu kejanggalan. Ada pertanyaan besar yang tidak tersentuh oleh pihak penyebar isu dan mereka yang mendapat isu tersebut, yaitu: apa betul dengan Jokowi terpilih sebagai gubernur DKI jalan Prabowo akan makin lancar? Darimana kesimpulan ini bisa didapatkan? Ada beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan, yakni: Anggaplah masyarakat memang tidak menginginkan Prabowo menjadi Presiden RI di 2014. Prabowo sudah mendapat tambahan citra positif dengan menjadi salah satu pihak yang mendukung Jokowi sebagai gu

Bayangkan anda adalah seorang karyawan kantoran, dan anda diminta bos anda untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Ketika sampai rumah anda baru sadar, bahwa paspor anda sudah habis beberapa bulan yang lalu. Anda juga sadar bahwa jatah cuti anda untuk tahun ini sudah habis. Maka matilah anda. Ya, saat ini berbagai lembaga-lembaga pemerintah yang sifatnya adalah pelayanan bagi warga hanya buka pada jam kerja. Parahnya, banyak pelayanan yang entah karena kekurangan personel atau hanya karena manajemen yang buruk membutuhkan waktu sehari penuh untuk mengurusnya. Terkadang lebih. Artinya, pemerintah seakan memaksa anda untuk meninggalkan pekerjaan anda  selama satu hari penuh untuk dapat mengurus hal tersebut. SIM, paspor, KTP, KK, dan berbagai macam urusan sipil lainnya memaksa warga negara bolos kerja. Bayangkan inefisiensi yang terjadi ketika ribuan orang setiap harinya harus meninggalkan pekerjaan mereka demi mendapatkan pelayanan pemerintah tersebut. Mari kita kuant

Some time ago I wrote an article  explaining why subsidies for higher education is such bad thing to have. It is highly regressive and favors the rich instead of the poor, and might in fact widen the gap between them. But now an idea came across my mind, is it possible to have a completely privatized higher education system? A system where the government does not interfere with the provision of higher education, and let private enterprise work it out. Let’s start imagining things here. A completely private education system would provide society with the kind of graduates which are needed by the private sector. Private companies will have a stake at how well universities are doing their teachings. It will help make sure they produce the efficient amount of graduates of different subjects. It will make sure that the kind of pedagogy the students receive in university will turn them to useful graduates later on that can work well in the private sector without much more training being nece

With Jakarta gubernatorial election coming up, a lot of people have been buzzing about how traffic jams are the city's biggest problem and that the ability to rid Jakarta of traffic jams is one of the most demanded qualities of a governor. Most candidates come up with detailed plans to deal with traffic. Incumbent Foke thinks there is no other way but up, others have mentioned building better public transportation systems. I will make the case that neither solution would work by themselves, at least not in the long run. Foke's no way but up mindset is an absolute disaster. More roads will only lead to more cars, and before you know it, bam, traffic all over the above-ground roads. Now let's look at the solution most Jakartans seem to agree on, a better public transportation system. A lot of my friends drive everywhere they go have been saying things like "if only Jakarta's public transportation were more convenient, I'd switch and not drive anymore". Seems

Acts of intolerance have been growing steadily over the past year or so in our nation; from horrible killings of Ahmadi citizens, never-ending disputes of church buildings, and lately the protests that led to the cancellation of Lady Gaga’s concert in Jakarta. Reknowned international media like Time, The New York Times, and even The Wall-Street Journal have written articles condemning them. Though it might seem that Indonesians are more intolerant than ever, many still believe Indonesia is just as tolerant, but the majority of people are silent while the small radical minorities are making all the headlines. Hence the term ‘the silent majority’. I will make the case that the reason the silent majority will not speak up is simply because it is uneconomical for them to do so, at least as of today. Simple cost-benefit analysis could show why they will only stay inside their houses and condemn the acts of violence and intolerance only from Twitter and blogs instead of rallyi

Kira-kira sepuluh tahun yang lalu, ketika mayoritas dari kita masih berjuang di sekolah dasar, band-band Indonesia jauh lebih berkualitas dari saat ini. Pernyataan di atas memang sangat subjektif, karena kualitas adalah hal yang relatif bagi setiap orang. Memang ada juga yang menganggap era musik ‘alay’ saat ini lebih berkualitas dari musik di masa sebelumnya, tapi untuk kemudahan hal ini saya kesampingkan terlebih dahulu. Berikut adalah band-band yang populer di Indonesia sekitar 10-15 tahun yang lalu: Dewa, Sheila on 7, Padi, Jikustik, dan Gigi. Sementara band-band yang populer dalam beberapa tahun terakhir: ST 12, Wali, Kangen, dll. Dalam satu tahun terakhir bahkan blantika musik Indonesia lebih didominasi boyband dan girlband seperti: SM*SH, XO9, Cherrybelle, 7 Icon, dll. Mari kita samakan persepsi terlebih dahulu bahwa band-band 10-15 tahun terakhir lebih berkualitas dari band-band yang populer akhir-akhir ini. Menurut saya, penurunan kualitas ini dapat dijelaska

Ketika negara menghukum seorang manusia akan perbuatan dosa, yang mana dalam perbuatan tersebut tidak satu orang pun menjadi korban, maka negara sedang mencoba menjadi Tuhan.Bahkan lebih jauh lagi, orang-orang yang menginginkan negara menindak perilaku-perilaku tersebut sesungguhnya tidak percaya betul dengan adanya Tuhan Yang Mahakuasa, seakan tak yakin entitas tersebut ada di dunia akhirat untuk turun tangan sendiri menghukum para pendosa tersebut. Manusia yang mortal harus membantu Tuhan menjalankan tugasnya. Mengapa? Karena menurut mereka Tuhan tidak mampu, Tuhan tidak mahakuasa. Ketika negara menghukum para penjudi, pemabuk, pezina, dan sejenisnya, sebetulnya negara seakan mencaci-maki para pemuka agama, dan mengatakan ke muka mereka ‘Engkau tidak mampu menjalankan tugasmu’. Karena sesungguhnya bukanlah tugas negara untuk mengatur hal tersebut, melainkan tugas ulama, pendeta, pastor, rabbi, biksu, dan lain-lain. Bahwa pemuka agama meminta agar negara turut memberikan hukuman

Mengatasi Praktek Perdamaian dengan Polisi Lalu Lintas Ada sebuah praktek yang sepertinya “Indonesia banget”, dan hampir selalu kita lakukan dalam berkendara di Ibukota. Berdamai dengan Pak Polisi. Mungkin memang tidak semua orang begitu, dan tentunya juga tidak semua polisi bisa diajak berdamai. Tapi kenyataaannya fenomena ‘perdamaian’ ini sangat lazim terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Ketika kita melanggar lampu merah misalnya, dan diminta berhenti oleh Pak Polisi, pertama-tama ia akan meminta SIM dan STNK kita. Kemudian ia berceramah sedikit tentang kesalahan yang kita lakukan, apakah kita sedang terburu-buru, dan (berpura-pura) akan memberikan surat tilang. Setelah ini biasanya terjadi praktek perdamaian, di mana kita menawarkan (atau Pak Polisi yang menawarkan) agar kita cukup membayar sejumlah uang (sekitar Rp 50 ribu pada tahun 2012 ketika tulisan ini diterbitkan) padanya agar kita dibiarkan pergi. Setelah transaksi terjadi, ia akan mengucapkan “Hati-hati ya Pak, jangan m

Still fresh in our memories the day when the capital’s traffic went mad thanks to labor protests blocking the Jagorawi toll road in Bekasi, demanding a raise in their minimum wages. In the minds of many Indonesians, increasing labor welfare equals increasing their minimum wage. This view is dead wrong, it doesn’t. Minimum wage laws are an unsustainable way of increasing welfare. If firms feel that they are not getting good return on their money, they might close down and move to another place. When that happens, even the very laborers pressing for higher wages will lose their jobs and earn zero rupiahs instead. If we are serious about increasing labor welfare, let us look at China. Wages in China have increased exponentially over the past decade and half. They did this not through increasing wages single-handedly, but by rising productivity. Chinese labor productivity rose 10 percent a year in the 1990s, and a little more quickly in the 2000s, due to technological progress, increased