rayestu

Ketika negara menghukum seorang manusia akan perbuatan dosa, yang mana dalam perbuatan tersebut tidak satu orang pun menjadi korban, maka negara sedang mencoba menjadi Tuhan.Bahkan lebih jauh lagi, orang-orang yang menginginkan negara menindak perilaku-perilaku tersebut sesungguhnya tidak percaya betul dengan adanya Tuhan Yang Mahakuasa, seakan tak yakin entitas tersebut ada di dunia akhirat untuk turun tangan sendiri menghukum para pendosa tersebut. Manusia yang mortal harus membantu Tuhan menjalankan tugasnya. Mengapa? Karena menurut mereka Tuhan tidak mampu, Tuhan tidak mahakuasa. Ketika negara menghukum para penjudi, pemabuk, pezina, dan sejenisnya, sebetulnya negara seakan mencaci-maki para pemuka agama, dan mengatakan ke muka mereka ‘Engkau tidak mampu menjalankan tugasmu’. Karena sesungguhnya bukanlah tugas negara untuk mengatur hal tersebut, melainkan tugas ulama, pendeta, pastor, rabbi, biksu, dan lain-lain. Bahwa pemuka agama meminta agar negara turut memberikan hukuman

Mengatasi Praktek Perdamaian dengan Polisi Lalu Lintas Ada sebuah praktek yang sepertinya “Indonesia banget”, dan hampir selalu kita lakukan dalam berkendara di Ibukota. Berdamai dengan Pak Polisi. Mungkin memang tidak semua orang begitu, dan tentunya juga tidak semua polisi bisa diajak berdamai. Tapi kenyataaannya fenomena ‘perdamaian’ ini sangat lazim terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Ketika kita melanggar lampu merah misalnya, dan diminta berhenti oleh Pak Polisi, pertama-tama ia akan meminta SIM dan STNK kita. Kemudian ia berceramah sedikit tentang kesalahan yang kita lakukan, apakah kita sedang terburu-buru, dan (berpura-pura) akan memberikan surat tilang. Setelah ini biasanya terjadi praktek perdamaian, di mana kita menawarkan (atau Pak Polisi yang menawarkan) agar kita cukup membayar sejumlah uang (sekitar Rp 50 ribu pada tahun 2012 ketika tulisan ini diterbitkan) padanya agar kita dibiarkan pergi. Setelah transaksi terjadi, ia akan mengucapkan “Hati-hati ya Pak, jangan m

Still fresh in our memories the day when the capital’s traffic went mad thanks to labor protests blocking the Jagorawi toll road in Bekasi, demanding a raise in their minimum wages. In the minds of many Indonesians, increasing labor welfare equals increasing their minimum wage. This view is dead wrong, it doesn’t. Minimum wage laws are an unsustainable way of increasing welfare. If firms feel that they are not getting good return on their money, they might close down and move to another place. When that happens, even the very laborers pressing for higher wages will lose their jobs and earn zero rupiahs instead. If we are serious about increasing labor welfare, let us look at China. Wages in China have increased exponentially over the past decade and half. They did this not through increasing wages single-handedly, but by rising productivity. Chinese labor productivity rose 10 percent a year in the 1990s, and a little more quickly in the 2000s, due to technological progress, increased