Kurikulum Sejarah Hapalan dan Pola Pikir Feodal, Kunci Elektabilitas Prabowo

Dalam dua bulan terakhir elektabilitas Prabowo seakan meroket. Beberapa alasan tentang hal ini diungkapkan banyak pengamat sepertinya cukup valid: maraknya black campaign terhadap Joko Widodo, buruknya koordinasi dan logistik kampanye pasangan nomor 2, performa pada seri Debat Capres-Cawapres, dan sebagainya. Saya punya dua hipotesis lain tentang mengapa rakyat bisa seakan menutup mata pada fakta-fakta dan seakan terhipnotis oleh sosok Prabowo Subianto.

Pertama, kurikulum sejarah di sekolah-sekolah di Indonesia dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas cenderung bersifat hapalan. Saya yakin anda yang sedang membaca artikel ini masih ingat bahwa Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825-1830, dan bahwa Perang Dunia I terjadi diawali dengan terbunuhnya Pangeran Franz Ferdinand. Tapi jika kita diminta mengaitkan apa yang terjadi saat itu dengan konteks kekinian untuk melihat ke depan, kita akan kebingungan.

Padahal, sejarah seharusnya bukan untuk dihafal, melainkan untuk dimengerti sehingga kita dapat mensintesis apa yang akan terjadi di masa depan jika keadaan nanti menyerupai prekondisi-prekondisi yang terjadi di masa lalu. L'histoire se repete, sejarah selalu berulang. Adolf Hitler kalah dalam Perang Dunia II karena dia tidak belajar dari sejarah dan nekat menginvasi Rusia pada musim dingin, padahal satu setengah abad sebelumnya Napoleon Bonaparte pernah mencoba melakukan hal serupa dan gagal total.

Masyarakat Indonesia yang dididik untuk menghafal sejarah tidak paham hal ini. Kita seakan melihat ada jurang antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tidak ada benang merah yang dapat menjadikan masa lalu sebagai alat analisa prediktif tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Itu sebabnya masa lalu Prabowo Subianto yang begitu kelam seakan tidak digubris oleh jutaan orang Indonesia yang kini mendukungnya.

Saya yakin, kita bukan tidak tahu atau tidak percaya bahwa Prabowo pernah terlibat dalam penculikan aktifis-aktifis pro demokrasi di tahun 1998, atau bahwa dia terlibat dalam pembantaian manusia dan genosida di Timor Timur, pelanggaran prinsip netralitas Palang Merah Internasional saat menyerbu Papua dengan atribut Palang Merah, dan sebagainya. Memang ada juga yang tidak tahu karena kurangnya akses informasi, namun sebagian besar dari kita tentu tahu dan tidak membantah fakta-fakta tersebut. 

Banyak dari kita beranggapan bahwa hal-hal yang terjadi di masa lalu biarlah berlalu, dan bahwa lebih baik melihat ke depan saja. Banyak juga yang mencari alasan dan pembenaran atas kejahatan-kejahatan tersebut. Kita tidak paham, bahwa  jika keadaan di masa depan akan serupa dengan di masa lalu, bahqa kemungkinan Prabowo akan mengambil langkah-langkah serupa dengan yang dilakukannya dahulu, jika memiliki kekuasaan untuk melakukannya.

Alasan kedua, pola pikir feodal. Masih banyak rakyat Indonesia yang tidak siap dipimpin oleh seseorang yang berada pada strata sosial yang setara atau (dipersepsikan) lebih rendah. Selama ratusan tahun, rakyat Indonesia selalu dipimpin oleh mereka yang berada di kasta sosial yang lebih tinggi dari kebanyakan orang, baik itu Raja atau Sultan (ningrat) di masa kerajaan-kerajaan nusantara, orang-orang Eropa saat masa kolonial, kaum priyayi di masa awal kemerdekaan, dan para jendral di Orde Baru. Bahkan di era reformasi, kita dipimpin oleh: putera seorang kiai ternama, puteri proklamator, dan (lagi-lagi) seorang jenderal. Belum pernah kita dipimpin oleh sekedar rakyat biasa.

Pola pikir feodal yang sadar atau tidak terpatri di benak masyarakat ini menyebabkan slogan seperti “Jokowi Adalah Kita” yang mengedepankan kesetaraan antara Jokowi dengan rakyat sepertinya justru mengena hanya di kalangan terdidik saja. Itulah pula alasan alasan di balik pencitraan Prabowo yang gagah dengan senantiasa menunggang kuda miliknya, yakni ingin menunjukkan kepada rakyat bahwa dia memiliki potongan yang cocok sebagai penguasa kita. Karena Presiden dalam pandangan banyak orang adalah penguasa yang berkuasa atas kita, bukan pelayan masyarakat yang bekerja untuk kita.

Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, Presiden harus berasal dari kalangan yang lebih tinggi kastanya, karena masih tertanamnya pola pikir bahwa pemimpin negeri adalah wakil Tuhan di dunia untuk kita, sehingga mustahil ia berada setara dengan kita. Karena jika pemimpin itu berasal dari strata sosial yang sama,  kita akan bertanya “mengapa anda yang jadi pemimpin dan bukan saya?” Ini tentu berbeda dengan kondisi masyarakat yang lebih beradab seperti di Barat, di mana calon pemimpin justru harus berasal dari masyarakat, dan harus mampu memunculkan persepsi “he’s one of us”.

Di kota-kota besar memang pola pikir feodal ini sudah mulai ditinggalkan, di mana orang-orang seperti Jokowi, Ahok, Ridwan Kamil, Bima Arya dan Ibu Risma dapat terpilih. Namun cobalah tengok ratusan gubernur dan bupati/walikota lainnya, maka anda akan melihat bahwa para sebagian besar pemimpin daerah tersebut terlihat berbeda, terlihat lebih tingi stratanya dibanding mayoritas rakyat mereka.

Dengan dua alasan di atas, saya kira jelas kenapa banyak sekali dari kita yang ketika ditanya "kenapa memilih Prabowo dan bukan Jokowi?", kita sering mendengar jawaban seperti "ya dia kan lebih gagah, lebih pantas" atau "dia menyerupai Bung Karno penampilan dan cara bicaranya". Ini tentu bukan salah siapa-siapa, karena memang tidak mudah membangun pendidikan nasional yang mampu membuat manusia Indonesia berpikir, bukan menghafal, dan yang mampu membebaskan kita dari pola pikir budak yang telah diturunkan dari generasi ke generasi selama ratusan tahun. Saya hanya bisa berharap ke depannya mentalitas seperti ini dapat perlahan-lahan berubah.