Sebuah Ide Untuk Efisiensi Kerja PNS: Pelayanan Sipil 24 Jam

Bayangkan anda adalah seorang karyawan kantoran, dan anda diminta bos anda untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Ketika sampai rumah anda baru sadar, bahwa paspor anda sudah habis beberapa bulan yang lalu. Anda juga sadar bahwa jatah cuti anda untuk tahun ini sudah habis. Maka matilah anda.

Ya, saat ini berbagai lembaga-lembaga pemerintah yang sifatnya adalah pelayanan bagi warga hanya buka pada jam kerja. Parahnya, banyak pelayanan yang entah karena kekurangan personel atau hanya karena manajemen yang buruk membutuhkan waktu sehari penuh untuk mengurusnya. Terkadang lebih. Artinya, pemerintah seakan memaksa anda untuk meninggalkan pekerjaan anda  selama satu hari penuh untuk dapat mengurus hal tersebut.

SIM, paspor, KTP, KK, dan berbagai macam urusan sipil lainnya memaksa warga negara bolos kerja. Bayangkan inefisiensi yang terjadi ketika ribuan orang setiap harinya harus meninggalkan pekerjaan mereka demi mendapatkan pelayanan pemerintah tersebut. Mari kita kuantifisir sedikit untuk mendapat gambaran yang lebih riil.

PDB per kapita Indonesia: $3500 ~ Rp 30 juta (penyederhanaan). Mengasumsikan 300 hari kerja setiap tahun, maka pendapatan per kapita per hari setiap orang adalah Rp 100.000.  Berapa orang yang bolos kerja setiap harinya untuk urusan sipil? Jika anda pernah ke kantor imigrasi, anda akan melihat ribuan orang di sana. Satu kantor imigrasi. Saya membayangkan bisa 20-30 ribu orang setiap harinya di seluruh Indonesia membolos demi melakukan hal-hal sipil tersebut. Ambil skenario baik, 20 ribu orang. Maka 20.000 x Rp 100.000 = Rp. 2 miliar PDB kita hilang setiap hari kerja. Angka ini sama dengan Rp 600 miliar per tahun yang hilang semata-mata karena kewajiban membolos tadi.

Hal ini membuat saya berpikir, mengapa pelayanan-pelayanan sipil tidak bisa dibuat buka 24 jam dan buka di luar hari kerja? Kita toh tidak kekurangan pegawai negeri sipil. Penerimaaan PNS setiap tahunnya juga sangat besar, saya kira jauh melebihi yang dibutuhkan. Tidak akan terlalu sulit membuat mereka bekerja dalam beberapa shift, dan menyediakan pelayanan di atas non-stop. Pintu tol saja bisa buka 24 jam dan hari libur, mengapa pelayan masyarakat tidak?

Tentu anggaran akan meningkat untuk menyediakan pelayanan tersebut, tambahan personil, biaya listrik, uang lembur, dan sebagainya. Tapi dibanding Rp 600 miliar setiap tahunnya yang hilang, saya rasa akan sangat layak dilakukan.