Skip to main content

Is Tax Evasion Always Bad for the Economy?

I sense that the natural response to the question stated on the title of this writing is “of course” or “duh”. But let us look a little more open-mindedly on reality. As a matter of fact, it is not always bad for the economy.

Tax evasion is the effort to escape from the duty to pay taxes, normally by misstating financial statements and/or bribing government tax collectors (the IRS, or Ditjen Pajak). It was reported that in the year 2010, the RI government suffered a total loss of Rp 5.8 trillion (around US$ 60 billion) due to tax evasion. One thing is certain, tax evasion is always bad for the government. But what about the economy as a whole?

The most used measure of the welfare of an economy is the Gross Domestic Product (GDP), the total value of goods and services produced by an economy during a period. It is made up of four components: Consumption, investment, government expenditures, and net export, hence the equation Y=C+I+G+NX. This equation actually tells us that taxes are irrelevant for welfare. More tax would mean there is less of the C and I components and more of the G component. This said, whether or not tax is evaded will have no net change on national welfare.

That being said, the important question thus is: Which component has the bigger multiplier effect? Does government spending have a bigger multiplier effect than national consumption and investment? The answer to that question is: It depends!

If the government utilizes their money to build more infrastructure such as bridges, interstate highways, harbours, railways and airports; then probably the multiplier effect of government spending is huge. It could induce more investment to come to Indonesia. Such will also be the case if the government uses the money to improve their services like education, healthcare, and the like.

However, let us now take a look at how the government is actually spending our money. The 2010 national budget shows that 20% of government expenditures was spent on subsidies, which is never a good idea. Another 22% of the budget is used for the payroll of state servants, whose numbers are way more than actually needed. To add insult to injury, Indonesia ranks 110th out of 178 countries on the Corruption Perception Index by Transparency International, and it was estimated that almost a third of the national budget was lost due to corruption.

Now imagine if the some money supposedly used for fuel subsidies were evaded by let’s say Bakery Sisters, and with that money they went on and invested on a new factory for one of their subsidiaries. Many people would then get hired, national consumption of the product would rise, and the economy as a whole would grow more. The multiplier effect would be enormous. On that note, Bakery would be doing economy more good if they evaded taxes.

A simple comparison: Imagine a billboard on a busy Jakarta road that costs Rp 60 million a month to put up. It could be used for an advertising by for example the telephony giant Ezio (a Bakery subsidiary), or by a government ministry as a way for the minister to show his face and wish the people a “Happy Idul Fitri”. Both would increase GDP by Rp 60 million. Nonetheless it is no rocket science to figure which one is better.

To conclude, it must be understood that this writing is not meant to promote tax evasion. It is to open our eyes, that we taxpayers should demand better usage of our money, and better fiscal management. The alternative is there. Unless the government utilizes our money for more productive services mentioned above and crack down on corruption, we might be better off if more people evaded taxes. And surely nobody would that to be the case.

Comments

Popular posts from this blog

Ke Gereja Tiap Minggu, Apa Benar Wajib?

Oleh: Nathaniel Rayestu Abdulrachman Semenjak kecil, kita sering didoktrin oleh orang tua, guru, pastor, pendeta, dll untuk senantiasa pergi beribadah di gereja setiap Minggu. Namun, apakah benar hal tersebut wajib hukumnya? Apakah benar jika kita adalah orang Kristen "Natal-Paskah" maka kita bukan orang Kristen yang baik? Mari kita telaah lagi. Dasar kanonik dari wajibnya ke Gereja tiap minggu, berasal dari prinsip dasar iman agama-agama Abrahamik, yakni 10 Perintah Allah yang diturunkan pada Nabi Musa di Gunung Sinai. Perintah ketiga berbunyi "Kuduskanlah Hari Tuhan". Pada jaman Kristus (circa 0 Masehi) perintah ini diinterpretasikan sebagai larangan beraktifitas pada hari Sabat. Pada jaman awal Gereja perintah ini dilakukan dengan pergi beribadah di Gereja selama ber-jam-jam. Sekarang, perintah ini diterjemahkan sebagai kewajiban pergi ke Gereja untuk merayakan Ekaristi. Tetapi, apakah itu satu-satunya cara "menguduskan Hari Tuhan?" Buka...

Kurikulum Sejarah Hapalan dan Pola Pikir Feodal, Kunci Elektabilitas Prabowo

Dalam dua bulan terakhir elektabilitas Prabowo seakan meroket. Beberapa alasan tentang hal ini diungkapkan banyak pengamat sepertinya cukup valid: maraknya black campaign terhadap Joko Widodo, buruknya koordinasi dan logistik kampanye pasangan nomor 2, performa pada seri Debat Capres-Cawapres, dan sebagainya. Saya punya dua hipotesis lain tentang mengapa rakyat bisa seakan menutup mata pada fakta-fakta dan seakan terhipnotis oleh sosok Prabowo Subianto. Pertama, kurikulum sejarah di sekolah-sekolah di Indonesia dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas cenderung bersifat hapalan. Saya yakin anda yang sedang membaca artikel ini masih ingat bahwa Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825-1830, dan bahwa Perang Dunia I terjadi diawali dengan terbunuhnya Pangeran Franz Ferdinand. Tapi jika kita diminta mengaitkan apa yang terjadi saat itu dengan konteks kekinian untuk melihat ke depan, kita akan kebingungan. Padahal, sejarah seharusnya bukan untuk dihafal, melainkan untuk ...

Biaya SP Rp 250 ribu/sks? Sudah Seharusnya

Belakangan ini kampus Fakultas Ekonomi UI dibuat gonjang-ganjing oleh isu kenaikan biaya semester pendek dari Rp 200 ribu / sks menjadi Rp 250 ribu /sks. Kenaikan sebesar 25% ini dinilai banyak pihak terlalu membebani mahasiswa, apalagi pengumuman kenaikan ini disinyalir diputuskan tanpa adanya dialog dengan elemen mahasiswa. BEM FEUI bahkan memasang petisi besar-besaran di Batang FEUI mengajak mahasiswa menolak kenaikan biaya SP tersebut. Untuk saya sebagai pribadi, tentu kenaikan biaya SP tidak menyenangkan., karena saya harus membayar lebih mahal untuk mengambil SP. Tetapi jika saya melepas ego pribadi dan coba melihat kenaikan SP ini dari luar, saya rasa kenaikan biaya SP menjadi Rp 250 ribu/sks adalah suatu kebijakan yang tepat. Mengapa demikian? Yang saya ingin garisbawahi adalah bahwa SP sifatnya adalah luxury. Ia tidak wajib, ia dapat diambil untuk mengulang/mencuci mata kuliah yang sudah diambil, atau menyodok mata kuliah baru agar dapat lulus lebih cepat, atau agar semest...