Skip to main content

Increasing Labor Welfare: A Lesson from China

Still fresh in our memories the day when the capital’s traffic went mad thanks to labor protests blocking the Jagorawi toll road in Bekasi, demanding a raise in their minimum wages. In the minds of many Indonesians, increasing labor welfare equals increasing their minimum wage.

This view is dead wrong, it doesn’t. Minimum wage laws are an unsustainable way of increasing welfare. If firms feel that they are not getting good return on their money, they might close down and move to another place. When that happens, even the very laborers pressing for higher wages will lose their jobs and earn zero rupiahs instead.

If we are serious about increasing labor welfare, let us look at China. Wages in China have increased exponentially over the past decade and half. They did this not through increasing wages single-handedly, but by rising productivity. Chinese labor productivity rose 10 percent a year in the 1990s, and a little more quickly in the 2000s, due to technological progress, increased capital investment, and rising human capital. Large infrastructure spendings did nothing but help, as the more roads, bridges, harbors, make them a very efficient hog in the global supply chain.





The way wages have increased in China happened in a pseudo labor economics textbook fashion. As they become more productive, more and more firms invest heavily in China on labor abundant industries, and they have to compete for the best workers. Also, as more companies invest in building factories in inland China, a lot of workers choose to move there because of their proximity to home. Both of these increase wages in a sustainable manner because it happens through market forces and is justified by the workers productivity.






This Chinese productivity I am talking about is no gimmic. The New York Times wrote an article in January telling the story of how 8000 workers at a FoxConn factory in Shenzen were woken up and immediately put back to work on 12-hour shifts at midnight due to a last-minute design change on the iPhone 4S. Within four days, the plant was producing 10,000 iPhones a day. This kind of productivity tough to match.

China does though, have minimum wage laws. The difference is that the laws are put in place not to increase the general welfare, rather to make sure that no firm is paying workers much below everyone else. The thing to take note of is that the increase in market wages is always higher than the Chinese minimum wages.

So the next time we see a labor rally demanding an increase in minimum wage laws, think again before supporting them. The only way we could increase wages is by inducing more investment in capital to Indonesia, by investing in human capital, building better infrastructure, cutting down on corruption and ‘pungli’s that create our high-cost economy, and other many other things that can be done to create a healthier investment climate. This is no capitalist thinking either, just common sense. Minimum wage laws are like a shortcut that leads to a dead-end.

One last thing that needs to be said. I’m not anti labor. To quote Milton Friedman: “I am on their side. They are not”.

Comments

Popular posts from this blog

Ke Gereja Tiap Minggu, Apa Benar Wajib?

Oleh: Nathaniel Rayestu Abdulrachman
Semenjak kecil, kita sering didoktrin oleh orang tua, guru, pastor, pendeta, dll untuk senantiasa pergi beribadah di gereja setiap Minggu. Namun, apakah benar hal tersebut wajib hukumnya? Apakah benar jika kita adalah orang Kristen "Natal-Paskah" maka kita bukan orang Kristen yang baik? Mari kita telaah lagi.
Dasar kanonik dari wajibnya ke Gereja tiap minggu, berasal dari prinsip dasar iman agama-agama Abrahamik, yakni 10 Perintah Allah yang diturunkan pada Nabi Musa di Gunung Sinai. Perintah ketiga berbunyi "Kuduskanlah Hari Tuhan".

Pada jaman Kristus (circa 0 Masehi) perintah ini diinterpretasikan sebagai larangan beraktifitas pada hari Sabat. Pada jaman awal Gereja perintah ini dilakukan dengan pergi beribadah di Gereja selama ber-jam-jam. Sekarang, perintah ini diterjemahkan sebagai kewajiban pergi ke Gereja untuk merayakan Ekaristi.
Tetapi, apakah itu satu-satunya cara "menguduskan Hari Tuhan?" Bukankah doktrin ini…

Kurikulum Sejarah Hapalan dan Pola Pikir Feodal, Kunci Elektabilitas Prabowo

Dalam dua bulan terakhir elektabilitas Prabowo seakan meroket. Beberapa alasan tentang hal ini diungkapkan banyak pengamat sepertinya cukup valid: maraknya black campaign terhadap Joko Widodo, buruknya koordinasi dan logistik kampanye pasangan nomor 2, performa pada seri Debat Capres-Cawapres, dan sebagainya. Saya punya dua hipotesis lain tentang mengapa rakyat bisa seakan menutup mata pada fakta-fakta dan seakan terhipnotis oleh sosok Prabowo Subianto.
Pertama, kurikulum sejarah di sekolah-sekolah di Indonesia dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas cenderung bersifat hapalan. Saya yakin anda yang sedang membaca artikel ini masih ingat bahwa Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825-1830, dan bahwa Perang Dunia I terjadi diawali dengan terbunuhnya Pangeran Franz Ferdinand. Tapi jika kita diminta mengaitkan apa yang terjadi saat itu dengan konteks kekinian untuk melihat ke depan, kita akan kebingungan.
Padahal, sejarah seharusnya bukan untuk dihafal, melainkan untuk dimengerti …

Biaya SP Rp 250 ribu/sks? Sudah Seharusnya

Belakangan ini kampus Fakultas Ekonomi UI dibuat gonjang-ganjing oleh isu kenaikan biaya semester pendek dari Rp 200 ribu / sks menjadi Rp 250 ribu /sks. Kenaikan sebesar 25% ini dinilai banyak pihak terlalu membebani mahasiswa, apalagi pengumuman kenaikan ini disinyalir diputuskan tanpa adanya dialog dengan elemen mahasiswa. BEM FEUI bahkan memasang petisi besar-besaran di Batang FEUI mengajak mahasiswa menolak kenaikan biaya SP tersebut.

Untuk saya sebagai pribadi, tentu kenaikan biaya SP tidak menyenangkan., karena saya harus membayar lebih mahal untuk mengambil SP. Tetapi jika saya melepas ego pribadi dan coba melihat kenaikan SP ini dari luar, saya rasa kenaikan biaya SP menjadi Rp 250 ribu/sks adalah suatu kebijakan yang tepat. Mengapa demikian?

Yang saya ingin garisbawahi adalah bahwa SP sifatnya adalah luxury. Ia tidak wajib, ia dapat diambil untuk mengulang/mencuci mata kuliah yang sudah diambil, atau menyodok mata kuliah baru agar dapat lulus lebih cepat, atau agar semester …