Skip to main content

Kisah Orang-Orang yang Ingin Menjadi Tuhan


Ketika negara menghukum seorang manusia akan perbuatan dosa, yang mana dalam perbuatan tersebut tidak satu orang pun menjadi korban, maka negara sedang mencoba menjadi Tuhan.Bahkan lebih jauh lagi, orang-orang yang menginginkan negara menindak perilaku-perilaku tersebut sesungguhnya tidak percaya betul dengan adanya Tuhan Yang Mahakuasa, seakan tak yakin entitas tersebut ada di dunia akhirat untuk turun tangan sendiri menghukum para pendosa tersebut. Manusia yang mortal harus membantu Tuhan menjalankan tugasnya. Mengapa? Karena menurut mereka Tuhan tidak mampu, Tuhan tidak mahakuasa.

Ketika negara menghukum para penjudi, pemabuk, pezina, dan sejenisnya, sebetulnya negara seakan mencaci-maki para pemuka agama, dan mengatakan ke muka mereka ‘Engkau tidak mampu menjalankan tugasmu’. Karena sesungguhnya bukanlah tugas negara untuk mengatur hal tersebut, melainkan tugas ulama, pendeta, pastor, rabbi, biksu, dan lain-lain. Bahwa pemuka agama meminta agar negara turut memberikan hukuman fisik atas tindakan-tindakan tersebut, sesungguhnya mereka seakan mengibarkan bendera putih tanda tak mampu menjalankan tugas mereka sendiri.  Negara membantu mereka menjalankan tugasnya. Mengapa? Karena menurut mereka para pelayan Tuhan itu tidak mampu. Tuhan tidak becus memilih pelayan-Nya.

Ketika negara menyatakan aliran-aliran kepercayaan tertentu sebagai sesat, negara mengambil alih peran Tuhan. Aneh sekali jika negara bertindak saat ada sekelompok orang yang dianggap tidak menyembah Tuhan dengan cara yang dianggap benar.Ia seakan menjadi Yang Maha Tahu, yang dengan jelas dapat menentukan aliran/cara mana yang benar, dan aliran/cara mana yang sesat. Ketika negara menghukum pengikut aliran tersebut, ia betul-betul memainkan perannya sebagai Tuhan. Mengapa? Karena menurut mereka­Tuhan tidak tahu ada yang menyembah-Nya dengan cara yang ‘salah’. Tuhan tidak maha tahu.

Ketika negara menghukum sekelompok orang hanya karena terang-terangan menyatakan diri tidak percaya akan adanya sebuah entitas Tuhan, ia juga bertindak sebagai Tuhan itu sendiri. Ia tidak percaya bahwa Tuhan yang di atas sana yang akan menghukum orang tersebut di akhirat nantinya, jika pun percaya adanya akhirat. Maka ia harus turun tangan sendiri. Sungguh aneh ketika entitas yang tidak diakui keberadaannya adalah Tuhan, sementara yang tersinggung justru negara. Yang marah justru negara. Mengapa? Karena menurutnya Tuhan tidak punya waktu mengurusi hal tersebut. Oh betapa mereka merendahkan Tuhan.

Ketika negara menghukum seseorang karena preferensi seksualnya, menghukum kaum LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transexual), ini sudah gila. Ia benar-benar tidak mengindahkan tulisan-tulisan kitab suci yang katanya di masa lalu Tuhan melaknat kaum-kaum tersebut, kalau pun percaya teks-teks tersebut. Kalau benar-benar percaya akan kejadian itu, tentu negara tidak perlu melakukan pelaknatan itu sendiri. Ia akan biarkan Tuhan bekerja di akhirat nantinya. Tapi toh negara justru melakukannya. Mengapa? Karena mereka tak yakin Tuhan akan melakukannya nanti. Tuhan tidak konsisten. Wah, bukankah ini penghinaan terhadap Tuhan sebetulnya? Mereka dapat terkena peraturan anti-penistaan agama yang mereka buat sendiri. Sungguh lelucon.

Tak pernah sedikitpun mereka peduli, apa yang sebenarnya Sang Tuhan inginkan. Tak pernah terlintas di pikiran mereka, apa benar aliran tertentu sesat di mata Sang Tuhan. Tak pernah terbersit di otak mereka, apakah memang sebenarnya memang ada “Sang Tuhan” tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang seakan dibungkam oleh dogma.

Pertanyaan-pertanyaan yang hanya akan benar-benar terjawab setelah ajal menjemput mereka.

Dan saya hanya berharap negara itu bukan Indonesia Raya.

Comments

Popular posts from this blog

Mungkinkah Ahok Mengorganisir Pendukungnya Pasca Pilgub 2017?

Pemilihan Gubernur Jakarta 2019 yang selama setahun belakangan sangat menguras perhatian seluruh khayalak masyarakat Indonesia telah berakhir sudah. Saya ingin memulai tulisan ini dengan memberi ucapan selamat dengan tulus kepada Pak Anies Baswedan dan Pak Sandiaga Uno, walaupun tidak memilih mereka kemarin, sebagai warga Jakarta tentu saya berharap mereka sukses menjalankan tugas dengan baik, karena kesuksesan mereka mengurus Jakarta tentu akan bagus buat saya juga.

Terkait kekalahan Ahok, kita dapat melihat berbagai analisa dan teori mengapa seorang pelayan publik dengan tingkat kepuasan 75% hanya mampu meraup 40% suara dalam pemilihan langsung. Tentu berbagai alasan bermunculan, mulai alasan agama/suku yang berbeda dari mayoritas pemilih, kasus dagelan “penistaan” agama, kasar, dan lain-lain (saya tidak masukkan alasan seperti penggusuran, karena tentu alasan-alasan tersebut sudah termasuk di 25% yang tidak puas dengan pemerintahan Ahok).

Saya melihat banyak pendukung Ahok yang k…

Ke Gereja Tiap Minggu, Apa Benar Wajib?

Oleh: Nathaniel Rayestu Abdulrachman
Semenjak kecil, kita sering didoktrin oleh orang tua, guru, pastor, pendeta, dll untuk senantiasa pergi beribadah di gereja setiap Minggu. Namun, apakah benar hal tersebut wajib hukumnya? Apakah benar jika kita adalah orang Kristen "Natal-Paskah" maka kita bukan orang Kristen yang baik? Mari kita telaah lagi.
Dasar kanonik dari wajibnya ke Gereja tiap minggu, berasal dari prinsip dasar iman agama-agama Abrahamik, yakni 10 Perintah Allah yang diturunkan pada Nabi Musa di Gunung Sinai. Perintah ketiga berbunyi "Kuduskanlah Hari Tuhan".

Pada jaman Kristus (circa 0 Masehi) perintah ini diinterpretasikan sebagai larangan beraktifitas pada hari Sabat. Pada jaman awal Gereja perintah ini dilakukan dengan pergi beribadah di Gereja selama ber-jam-jam. Sekarang, perintah ini diterjemahkan sebagai kewajiban pergi ke Gereja untuk merayakan Ekaristi.
Tetapi, apakah itu satu-satunya cara "menguduskan Hari Tuhan?" Bukankah doktrin ini…

Democracy 2.0: How Technology Could (and Should) Drive Parliaments Obsolete

This might sound like an episode of Black Mirror, but I think with today’s technology it is entirely possible to replace the need to have parliaments represent the people in a democracy. On all the tasks parliament is there for, a good case can be made that technology has allowed us to do those tasks ourselves without the need of a middleman (elected representatives). We can create laws, agree on budgets, and oversee the executive branch ourselves, in a crowd-sourced sort of method, the way we are already doing a lot of other things.
The reason why parliaments exist in a democracy is because it is practically impossible for an entire population to have to convene and vote on every single bill introduced by any one person within themselves, or to agree on the collective budget for example. Of course every now and then in some countries there are referendums that get voted on by the public, but this is about as far as it gets when it comes to the people deciding on legislations without …